Sejarah PESINDO
Asosiasi Pengusaha Sandang Indonesia (PESINDO) didirikan sebagai respon atas semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi industri sandang nasional, khususnya pada sektor produksi pakaian jadi, pertekstilan, distribusi, dan rantai pasok bahan baku. Sejak dekade terakhir, pelaku usaha sandang mengalami tekanan akibat mahalnya biaya produksi, keterbatasan bahan baku dalam negeri, lambatnya perizinan, tingginya beban regulasi, serta maraknya peredaran barang impor—baik legal maupun ilegal—yang menekan daya saing industri nasional.
Melihat kondisi tersebut, para pelaku usaha sandang dari berbagai daerah berkumpul dan sepakat membentuk sebuah organisasi yang dapat mewakili kepentingan industri secara kolektif, profesional, dan terstruktur. PESINDO kemudian lahir sebagai wadah advokasi, koordinasi, dan kolaborasi nasional bagi seluruh pengusaha sandang, mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar.
Sejak awal berdirinya, PESINDO memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan industri yang sehat, adil, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan sektor sandang yang bersifat musiman, padat karya, dan sangat bergantung pada efisiensi logistik serta ketersediaan bahan baku.
Melalui berbagai kegiatan advokasi kebijakan, dialog industri, pendampingan usaha, penguatan kapasitas, dan edukasi publik, PESINDO terus berkomitmen mendorong transformasi industri sandang Indonesia agar tumbuh berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.
Badan Hukum PESINDO
Asosiasi Pengusaha Sandang Indonesia (PESINDO) merupakan organisasi berbadan hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai pendirian perkumpulan berbadan hukum.
PESINDO didirikan dalam bentuk Perkumpulan (Association) dan memperoleh legalitas berdasarkan :
- Akta Pendirian Perkumpulan yang dibuat di hadapan Notaris Mila Handari, S.H., M.Kn; Nomor 06, Tanggal 20 April 2022.
- Pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PESINDO Nomor : AHU-0005207.AH.01.07. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pengusaha Sandang Indonesia.
- Terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan terkait Organisasi Kemasyarakatan, Perkumpulan, serta ketentuan sektoral yang mengatur hubungan dengan instansi pemerintah.
Dengan status badan hukum tersebut, PESINDO memiliki kedudukan hukum yang sah untuk:
- Melaksanakan kegiatan organisasi secara nasional;
- Menjalankan tugas representasi dan advokasi industri sandang;
- Melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun internasional;
- Mewakili kepentingan anggotanya dalam kerangka yang sesuai hukum;
- Mengelola program, aset, serta kewajiban organisasi secara akuntabel.
Visi & Misi
PESINDO dibentuk sebagai wadah resmi bagi pelaku usaha sandang di seluruh Indonesia untuk:
- Menghimpun dan memperjuangkan kepentingan industri pakaian jadi, garmen, dan konveksi.
- Meningkatkan daya saing industri sandang nasional di pasar domestik dan internasional.
- Menjadi jembatan komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.
- Memberikan perlindungan, pendampingan, dan advokasi atas berbagai kebijakan yang berdampak pada industri sandang.
Tujuan PESINDO :
A. Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif
- Mendorong kebijakan pemerintah yang adil, pro-industri, dan mendukung pertumbuhan dunia usaha.
- Mengawal sistem perizinan dan tata niaga agar lebih sederhana, cepat, dan bebas pungutan liar.
- Menghapus hambatan regulasi yang merugikan industri hilir, khususnya IKM dan UMKM sandang.
B. Memperkuat Daya Saing Industri Sandang Nasional
- Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap bahan baku, teknologi, dan pasar ekspor.
- Mendorong efisiensi biaya produksi, logistik, serta memperbaiki kualitas produk nasional.
- Mendukung program sertifikasi kompetensi tenaga kerja untuk meningkatkan profesionalisme industri.
C. Memberikan Perlindungan dan Advokasi
- Menyampaikan aspirasi dan keberatan anggota terhadap kebijakan yang tidak proporsional.
- Menyediakan bantuan hukum, konsultasi regulasi, serta pendampingan usaha.
- Menekan maraknya impor ilegal, thrifting, dan penyelundupan barang yang merugikan pelaku usaha resmi.
D. Memperluas Akses Peluang Usaha dan Permodalan
- Membantu anggota memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, investor, maupun mitra strategis.
- Mengembangkan kerja sama industri dengan pemerintah, BUMN, swasta, serta lembaga internasional.
E. Mendorong Kolaborasi dan Inovasi
- Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha.
- Mengembangkan riset dan inovasi terkait tren industri sandang nasional dan global.
- Menjadi pusat informasi, data, dan edukasi bagi pelaku industri pakaian jadi.